"Kami meminta agar pemerintah membatalkan permendag tersebut," kata Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Selasa, 16 Januari 2018.
Edhy menegaskan bahwa Permendag 1/2018 yang meminta perusahaan BUMN lain untuk melakukan impor beras sangat tidak sesuai dengan Perpres 48/2016. Ia mengingatkan perpres tersebut telah mengamanahkan impor beras dilakukan oleh Perum Bulog untuk keperluan stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional.
Ia menilai seharusnya Menteri Perdagangan tidak terburu-buru melakukan langkah impor tetapi harus terlebih dahulu melihat data. Hal tersebut, lanjutnya, karena pemerintah selama ini dinilai telah mengalokasikan banya anggaran untuk mendorong produksi sektor pertanian.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan impor beras dengan total volume sampai dengan 500 ribu ton yang semula dilakukan oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) akan dilakukan oleh Perum Bulog dalam bentuk beras umum.
"Karena memang mandat untuk stabilisasi harga dan memperkuat cadangan beras pemerintah, dalam Peraturan Presiden 48/2016 adalah Bulog. Jelas tidak ada ditambahkan yang lain-lain," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.
Perpres Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perum Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional menyatakan bahwa Bulog dapat melaksanakan impor untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen untuk jenis pangan pokok beras.
Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti menyatakan pihaknya akan melaksanakan proses impor secara baik dan benar, yaitu mulai dari proses administrasi awal hingga barang sampai.
"Kesempatan saya untuk mempercepat barang datang adalah di proses administrasi sekaligus negosiasi. Saya belum mempunyai hubungan dengan mereka secara khusus, namun Bulog berupaya mencapai target jumlah, waktu, dan kualitas harga seusai standar ukuran," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
