Anggota Komite Investasi Bidang Komunikasi dan Informasi BKPM Rizal Calvary Marimbo mengatakan mempertahankan Jepang sebagai salah satu investor terkemuka di Indonesia tidaklah mudah. Pasalnya, persaingan antar negara dalam merebut investor Jepang juga berjalan sangat ketat.
"Banyak negara membuka karpet merah bagi investor dengan memperbaiki diri secepat mungkin. Dulu kita masih rangking teratas sebagai negara tujuan investasi Jepang. Sekarang tidak lagi. Kita mungkin sudah digeser Vietnam dan Thailand," katanya, dalam keterangannya, dikutip dari Antara, Senin, 2 Maret 2020.
Di sisi lain, negara asal investor yang masuk ke Indonesia juga kian kuat persaingannya. Salah satu negara yang bakal menjadi pesaing kuat Jepang adalah Tiongkok.
"Fenomena Tiongkok ini saya kira akan menjadi cacatan teman-teman kita di IIPC BKPM Tokyo. Bahwa Jepang mendapatkan lawan yang tangguh ke depan," katanya.
Indonesia Investment Promotion Center Badan Koordinasi Penanaman Modal (IIPC BKPM) di Tokyo, Jepang melaporkan realisasi investasi Jepang ke Indonesia 2014-2019 mencapai USD25,2 miliar atau senilai Rp365,4 triliun.
Dengan akumulasi tersebut, dalam periode 2014-2019, investasi Jepang selalu bertengger di posisi kedua terbesar setelah Singapura.
Namun, untuk pertama kalinya, Tiongkok merebut posisi negara kedua terbesar yang berinvestasi di Indonesia, mendahului Jepang yang saat ini menempati posisi ketiga pada 2019.
Tiongkok tercatat menanamkan investasi di Indonesia dengan nilai USD4,7 miliar pada 2019.
Sedangkan Jepang tercatat menanamkan investasi dengan nilai USD4,3 miliar. Sedangkan untuk peringkat pertama tetap dimiliki oleh Singapura dengan nilai investasi sebesar USD6,5 miliar.
BKPM mencatat realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia sepanjang 2019 mencapai Rp423,1 triliun.Angka tersebut berkontribusi 52,3 persen dari total nilai investasi pada 2019 yang mencapai Rp809,6 triliun.
Rizal mengatakan kebijakan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sangat inklusif terhadap negara manapun yang berinvestasi di Indonesia. Tidak ada perlakuan secara ekslusif kepada negara manapun.
"BKPM sangat inklusif. Tidak ada prioritas kepada investasi manapun. Siapa cepat dia dapat. Mungkin Tiongkok lebih agresif dan lebih risk taker," ujarnya.
Saat ini BKPM tengah memperkuat layanan terintegrasi Online Single Submission (OSS) guna menjalankan mandat Inpres Nomor 7/2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Pada dasarnya Inpres ini mewajibkan sentralisasi dan pelimpahan wewenang perizinan terkait investasi di BKPM.
"Ada 22 Kementerian/Lembaga melimpahkan perizinannya ke BKPM. Kita harapkan sentralisasi ini akan mempermudah bagi investor untuk mengurus berizinan. Jadi, BKPM yang memulai, BKPM juga yang akan mengakhiri. Investor jangan ditawaf lagi ke berbagai kementerian teknis terkait," kata Rizal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
