Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan dengan menaruh perwakilan di pelabuhan-pelabuhan pemerintah akan lebih lugas untuk melakukan tindakan-tindakan di pelabuhan terkait dengan permasalahan bongkar muat tersebut.
"Satu hal, kita musti lugas dalam melakukan tindakan. Dipesankan agar masing-masing departemen harus menugaskan person di empat pelabuhan besar itu dan person itu dalam kapasitas untuk memutuskan. Itu tidak perlu ke pusat lagi," kata Budi di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (20/9/2016).
Beberapa daerah yang masih banyak meminta persetujuan pemerintah pusat adalah Surabaya, Medan, dan Makassar. Dengan adanya perwakilan itu, Budi sangat meyakini akan lebih memudahkan.
"Di daerah, Surabaya, Medan, dan Makassar, banyak proses yang harus minta persetujuan itu. Makanya kita rumuskan, siapa operator di pre-clereance itu," ujar Budi.
Pemerintah pusat sedang membahas mekanisme perwakilan tersebut. Selain itu, Budi menambahkan, dengan dibantu dengan Dirjen Bea dan Cukai juga akan ditunjuk koordinator pelayanan terpadu satu pintu.
"Singkat kata, apa yang mau kita lakukan dalam level pre clereance akan kita kumpulkan lagi mekanismenya. Akan ditunjuk kordinator dan siapa yang akan jadi wakil pusat pelayanan terpadu itu sudah punya kewenangan penuh," jelas Budi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
