"Memang ada kendala dalam penyelesaian pembebasan tanah, namun kami berharap masyarakat pemilik tanah bisa mengikhlaskan tanahnya untuk digunakan bagi kepentingan umum dalam pembangunan jalan tol ini," kata Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XV, Riel Mantik
dalam keterangan tertulisnya, Selasa 18 September 2017.
Baca: Kemajuan Pembangunan Tol Manado-Bitung Sesuai Target
Pembebasan lahan masih terus diupayakan dengan melakukan sosialisasi kepada pemilik lahan yang akan dibebaskan. Lahan yang sudah bebas pada Seksi 1 yakni sebesar 65,39 persen sementara pada Seksi 2 baru mencapai 43,67 persen. Menurut Riel, ganti rugi tanah dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
"Tentunya warga yang tanahnya dibebaskan akan mendapat ganti rugi wajar berdasarkan penilaian tim penilai independen," tambah dia.
Jalan tol sepanjang 39 kilometer di Provinsi Sulawesi Utara ini ditargetkan selesai tahun 2019. Riel mengaku pihaknya akan berupaya keras untuk bisa menyelesaikan Tol Manado-Bitung sesuai rencana pemerintah.
"Karena tol ini merupakan dambaan masyarakat Nyiur Melambai untuk segera diselesaikan," beber dia.
Baca: Tol Manado-Bitung Mulai Dikerjakan
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mendorong percepatan pembangunan jalan tol ini. Namun, ia mengakui adanya kendala pembebasan lahan sepanjang jalan tol Manado-Bitung.
"Sesuai rencana akan selesai tahun 2019, namun bila pembebasan lahan berjalan lancar, akan kita percepat," ujar Basuki.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
