Pertama, di sektor perbankan, dirinya berencana mendorong penyaluran kredit perbankan untuk sektor unggulan. Hal ini termasuk harmonisasi kebijakan terkait kredit antara OJK dengan pemerintah serta Bank Indonesia (BI).
"Hal ini untuk mengembangkan sektor unggulan seperti pariwisata, kelautan, perikanan dan maritim. Lalu peraturan bank umum tidak bisa diadopsi oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) karena karakteristik yang beda," kata dia di Komisi XI, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 5 Juni 2017.
Untuk sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB), dirinya menginginkan perusahaan pembiayaan di sektor produktif. Sama seperti industri perbankan, upaya ini dimaksudkan mendorong fokus pemerintah mengembangkan ekonomi nasional.
"Apalagi terlihat lembaga pembiayaan yang selama ini, hanya menjadi perpanjangan tangan bank dan hanya membiayai sektor konsumtif. OJK juga harus menyelenggarakan ketertiban sektor jasa keuangan, adil, transparan, akuntabel, berkelanjutan dan stabil," jelas dia.
Dirinya menambahkan, langkah yang akan diambil untuk mengembangkan pasar modal adalah dengan memperbaiki tata kelola perusahaan yang terdaftar. Di samping itu, dirinya ingin investor yang terlibat di pasar modal menjadi lebih banyak.
"Di sisi lain, untuk pasar modal pihaknya akan melakukan perbaikan good corporate governance (GCG). Mengingat jumlah investor baru tercatat 536 ribu, jumlah ini kurang dari satu persen jumlah penduduk," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
