"Saya berkali-kali bilang ke Presiden, kalau proyek ini macet, bukan salah Pelindo. Itu karena 8 kementerian itu," kata Lino saat akan menemui Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan di Gedung Bina Graha, Jalan Veteran, Jakarta Pusat , Senin (22/6/2015).
Delapan kementerian yang dimaksud Lino adalah Badan Karantina Kementerian Pertanian, Bea Cukai Kementerian Keuangan, Badan Karantina Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Perindustrian dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
"Semua itu, ya mereka semua itu. Karena enggak nyambung satu kementerian dengan kementerian lain," terang Lino.
Lino kembali menegaskan, kemarahan Presiden Jokowi tidak sepantasnya ditujukan kepada Pelindo. Menurutnya, sistem yang ada telah mengakomodir percepatan dwelling time hingga 4,7 hari, seperti yang diinginkan presiden. Namun koordinasi yang tidak baik membuat lambat proses dwelling time menjadi 5,5 hari atau bahkan lebih.
"Tanya mereka lah! Pokoknya bukan saya. Di saya, sistem itu sudah ada semua," kata dia.
Pekan lalu, Presiden Jokowi berang karena proses bongkar muat di Tanjung Priok tak kunjung membaik. Jokowi mengaku sudah mengantongi nama yang harus bertanggung jawab atas lamanya dwelling time.
Penelusuran dilakukan pascainsiden di Pelabuhan Tanjung Priok beberapa waktu lalu. "Sudah tahu, nanti tunggu saja yang dipecat segera," kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, 18 Juni.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
