Dito menceritakan, Komisi VI ingin mengetahui kejadian blackout selama 8 jam di tiga wilayah tersebut. Kemudian, dia meminta sekretariat Komisi VI menghubungi pejabat Kementerian BUMN.
"Tapi sayangnya mitra kami, Ibu Rini sedang menjalankan ibadah haji, saya tanya Sesmen (Sekretaris Menteri), sesmennya juga ikut. Saya tanya Deputi yang membidangi PLN sedang ada di Amerika. Saya tanya Pak Hari, bidangnya hampir dengan PLN juga sedang ibadah haji," kata Dito di ruang diskusi DPR di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2019.
Politikus Golkar itu pun menyayangkan sikap pejabat Kementerian BUMN tersebut. Menurutnya, tidak semua pejabat suatu Kementerian/Lembaga (K/L) mengikuti kegiatan pimpinannya.
"Saya heran kenapa pradigmanya tak berubah sampai sekarang. Bosnya (menteri) pergi, deputinya ikut juga. Kan bisa diatur semestinya. Buktinya sekarang kosong," katanya.
Akibatnya, tidak pihak dari Kementerian BUMN yang bisa dimintai keterangan terkait polemik yang dihadapi oleh PT PLN (Persero). Hingga saat ini, kata Dito, belum ada pihak terkait yang bisa memberikan penjelasan.
"Sampai barusan saya sampai di sini, saya tanya sudah ada belum informasinya dari BUMN. Belum ada pak, belum dijawab," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
