"Siapa pun tambang yang tidak punya izin harus dihentikan," tegas JK, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2015).
Permasalahan tambang timah ilegal seperti yang ada di Kabupaten Belitung Timur harus memiliki izin dan tidak boleh merusak lingkungan. Izin pun ada di tangan provinsi yang bersangkutan. Permasalahan yang ada di provinsi saat ini pun tak akan ditarik ke pusat.
JK menyebut, penyelesaian permasalahan tambang yang ada dapat diselesaikan pemerintah provinsi. "Provinsi menyelesaikan dengan aturan yang ada," kata JK.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menegaskan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengendalikan produksi timah nasional dari penyelundupan dan illegal minning.
Akhir pekan lalu, Sofyan mendampingi Presiden Jokowi kunjungan ke tambang timah di Bangka Belitung. Di daerah itu, lanjut Sofyan, Presiden melihat kerusakan lingkungan dan tak berjalannya reklamasi pasca tambang.
"Presiden juga inginkan kita harus bisa kontrol timah yang kita produksi. Kita produsen terbesar kedua di dunia tapi tidak bisa berpengaruh apa-apa," pungkas Sofyan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin 22 Juni.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
