"Kami berharap Presiden mencabut kebijakan izin ritel modern yang sudah masuk pelosok kota dan pedesaan. Ini membunuh ekonomi rakyat kita, mari kembali ke UUD 1945," kata Ketua DPP Asosiasi PKL Indonesia (APKLI) Ali Mahsun dikutip dari Antara, Selasa 2 Mei 2017.
Ali mengatakan, untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, pihaknya berharap Presiden melakukan revolusi PKL Indonesia dengan mengeluarkan Instruksi Presiden ke pemerintah daerah agar merealisasikan Perpres 125 tahun 2012 tentang pemberdayaan PKL.
"Presiden harus beri perintah kepada pemda untuk segera terbitkan Perda," ujarnya.
Dia juga meminta agar Presiden Jokowi mewujudkan lima instrumen PKL, salah satunya yakni menyediakan lahan usaha bagi PKL agar dapat diberdayakan.
"Kemudian pemerintah harus memastikan dana kredit usaha rakyat sebesar Rp110 triliun mudah diakses oleh PKL, sebab sebagian besar bank masih mensyaratkan agunan untuk PKL," ujar dia.
Menurut dia, apabila dana Rp110 triliun itu bisa diakses PKL maka 15 juta ekonomi rakyat akan tercipta sehingga pengangguran dapat berkurang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
