Direktur Utama BNI Syariah, Dinno Indiano mengatakan, meskipun diwarnai dengan tantangan kondisi perekonomian, kinerja BNI Syariah selama 2015 berjalan baik. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan aset sebesar 18,09 persen dari tahun sebelumnya dengan posisi total aset per Desember 2015 mencapai Rp23,01 triliun.
"Pertumbuhan aset didorong oleh pertumbuhan pembiayaan sebesar 18,11 persen dan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 18,94 persen dari tahun sebelumnya," ujar Dinno dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (11/2/2016).
Dirinya menambahkan, dari total pembiayaan sebesar Rp17,76 triliun sebagian besar merupakan pembiayaan konsumtif sebesar 52,71 persen, disusul oleh pembiayaan produktif UKM 22,27 persen, pembiayaan komersial 17,22 persen, pembiayaan mikro 5,63 persen, dan pembiayaan kartu Hasanah Card 2,15 persen. Selain itu, pembiayaan Griya iB Hasanah mencapai 85,99 persen dari total pembiayaan konsumtif.
"Seiring dengan pertumbuhan pembiayaan, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga meningkat sebesar 18,94 persen dari tahun sebelumnya atau tumbuh sejumlah Rp3,07 triliun dengan rasio Tabungan dan Giro (CASA) sebesar 46,15 persen. Pencapaian kinerja bisnis tersebut tetap memperhatikan kualitas pembiayaan dimana NPF sebesar 2,53 persen," jelas dia.
Lebih lanjut, kata Dinno, menghadapi 2016, BNI Syariah akan tetap fokus pada kompetensinya di sektor retail consumer banking yang bersifat basic needs, serta penghimpunan dana murah melalui keunggulan teknologi yang dimiliki oleh ATM BNI Syariah antara lain transaksi tarik tunai gratis di seluruh ATM BNI, fitur internet banking, SMS banking, serta akses di ribuan ATM bertanda MasterCard International di seluruh dunia.
Selain itu, BNI Syariah juga terus meningkatkan pelayanan terbaiknya melalui produk unggulan Kartu Haji dan Umroh yang dapat terus digunakan oleh Jamaah Haji untuk bertransaksi selama beribadah di tanah suci maupun setelah kembali ke Tanah Air.
"Insya Allah, dengan semangat Hasanah dan dukungan dari berbagai pihak, BNI Syariah akan selalu memberikan yang terbaik sesuai kaidah untuk memberikan manfaat bagi stakeholders dan seluruh masyarakat dengan tetap prudent dan memperhatikan aspek good corporate government," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
