"Jadi kami sudah lakukan di dua tahun dan satu tahun yang lalu, dampaknya sekarang sudah mulai ada dan kami masih akan kaji terus," kata Gubernur BI Agus Martowardojo di Kompleks Perkantoran BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat, 26 Januari 2018.
Pada Agustus 2016 lalu, BI melonggarkan kebijakan uang muka menjadi 15 persen sesaui dengan tipe dan jenis rumah yang diambil. Kebijakan ini berlaku bagi bank yang memiliki rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) KPR dan NPL total di bawah lima persen.
Dirinya menambahkan, kebijakan pelonggaran maupun pengetatan uang muka bagi kredit properti maupun otomotif dilakukan tergantung kondisi. Jika pertumbuhannya di atas normal, maka bank sentral akan memperketat aturan soal DP bagi kedua segmen tersebut.
"Itu kami melakukan pengendalian dengan pengetatan LTV, itu kelihatannya efektif. Tetapi pada saat sekarang kami ingin membantu melonggarkan, itu kelihatannya peringanan LTV belum terlalu cepat untuk efektif," jelas dia.
Sementara itu, terkait rencana BI untuk memberlakukan LTV berdasarkan wilayah (spasial) belum bisa dilaksanakan. Hal ini berdasarkan kajian yang dilakukan oleh bank sentral sejak pertengahan tahun lalu dan dibahas dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG).
"Kami melihat dan mengkaji apakah LTV bisa kami lakukan satu relaksasi atas dasar spasial atau atas dasar kewilayahan. Setelah dilakukan kajian, kami belum melihat perlu dilakukan suatu penyesuaian secara spasial," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
