Hal tersebut terkait pembangunan kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD) yang tidak disokong oleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kalau swasta itu kan pakai modal sendiri, kalau BUMN pakai modal pemerintah, seharusnya apple to apple saja, seharusnya diberikan kemudahan yang sama," ujar Soeleaman, ditemui usai peluncuran kegiatan Menuju Seabad ITB, di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Senin malam, 19 Februari 2018.
Baca: Swasta Minta Proyek TOD di Stasiun LRT-MRT Adil
Sementara itu, proyek apartemen TOD di Jabodetabek masih didominasi pengembang BUMN infrastruktur. Pembangunan ada yang di atas lahan milik BUMN dan ada juga yang dibangun di lahan milik pemerintah daerah.
Pengembang swasta berharap dapat dilibatkan di proyek TOD lain. Sehingga ada pembagian 'jatah' proyek yang jelas antara pengembang swasta dan BUMN infrastruktur.
Sumber: Media Indonesia
Tak seperti BUMN yang perlu penugasan, pengembang swasta dapat memanfaatkan momentum pembangunan infrastruktur untuk mempromosikan kawasan hunian. Tidak terkecuali pengembangan kawasan sekitar pendukungnya.
Berbagai proyek TOD yang telah digarap oleh perusahaan BUMN seperti Perum Perumnas yang menggarap TOD Stasiun Tanjung Barat, TOD Stasiun Pondok Cina, dan TOD Stasiun Bogor atau PT PP Properti yang menggarap TOD Stasiun Juanda dan TOD Stasiun Tanah Abang. Semetara PT Adhi Karya Tbk sedang menggarap beberapa proyek TOD sekaligus di sepanjang jalur LRT.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
