"Fintech beri pertumbuhan yang baik bagi industri jasa keuangan tapi kita perlu hati-hati meng-adopt-nya," kata dia, saat uji kepatutan dan kelayakan, di Komisi XI, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 5 Juni 2017.
Dirinya menambahkan, potensi yang dimiliki industri tekfin dibarengi dengan adanya ancaman yang datang bersamaan dengan itu. Sehingga OJK selaku pengawas di lembaga jasa keuangan harus bisa memberi jaminan terutama bagi para nasabah.
Untuk itu, Riswinandi menyarankan agar ada semacam lembaga Biro Kredit untuk industri tekfin agar bisa memberi penialaian terhadap kualitas kredit. Dengan begitu nasabah maupun pelaku usaha tekfin bisa lebih terjamin.
"Biro kredit sepertinya membantu dia bisa memberikan skoring terkait kualitas kredit nasabah. Untuk mendapatkan data nasabah, saat ini masih di Bank Indonesia (BI) tapi sesuai dengan kesepakatan nanti data itu di bawah OJK," jelas dia.
Saat ini, OJK telah menerbitkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Langsung Berbasis Teknologi Informasi (LMPUBTI) atau Peer-to-Peer Lending. Sementara ketentuan lainnya antara lain tentang crowdfunding yaitu digital banking sedang dalam proses pembahasan.
Saat ini pertumbuhan industri fintech peer-to-peer lending tumbuh pesat. Data Asosiasi fintech (Aftech) lndonesia, terdapat 157 perusahaan rintisan fintech yang beroperasi aktif di Indonesia, dengan nilai transaksi mencapai USD18,64 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
