"Itu sangat besar untuk instansi pemerintah yang selama ini bahkan sering tidak ada pembukuannya," katanya, di Istana Negara, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Selasa (22/11/2016).
Ia menyebutkan salah satu hambatan di dalam pengelolaan aset BLU selama satu dekade ini adalah peraturan pemerintah mengenai pengelolaan aset yang tidak mengecualikan BLU.
"Dengan demikian persepsi dari auditor yang menganggap bahwa hasil pemanfaatan BLU harus disetor ke kas negara membuat insentif pendayagunaan aset menjadi tidak berjalan," jelas dia.
Ia menyebutkan untuk mengatasi hal itu maka Menkeu telah menetapkan Permenkeu Nomor 136 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset BLU.
"Harapan kami dengan rapat koordinasi ini maka akan didapatkan kesamaan persepsi dari berbagai pihak sebagai pembina dan pengawas BLU, yaitu dari kementerian teknis, kementerian keuangan nanmun juga dari auditor internal maupun auditor eksternal pemerintah mengenai konsep BLU dan visi dan
misinya yang konsisten," papar dia.
Dalam kesempatan itu Menkeu juga menyampaikan apresiasi kepada tiga kementerian yang berperan besar dalam penerapan pola keuangan BLU yaitu Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Kemenkes merupakan pelopor penerapan pengelolaan keuangan BLU dan tata kelola BLU yang baik. Kemenkes telah menjadi pionir dari penerapan BLU atas 13 Perjan rumah sakit sejak 2005 dan saat ini telah mengelola BLU sebanyak 53 dan menunjukkan kinerja yang rata-rata membaik dengan kepuasan layanan yang makin menggembirakan," bebernya.
Sementara Kemenag berperan dalam mendorong penyediaan akses layanan BLU yang terjangkau oleh masyarakat luas.
"Kemenag selalu mengedepankan faktor akses masyarakat terutama bagi golongan menengah bawah di dalam kebijakan pengelolaan perguruan tingginya, penambahan program program studi yang dilakukan di bawah Kemenag telah merambah di berbagai bidang ekonomi syariah, kedokteran maupun teknologi informasi tetapi tetap diwarnai dengan semangat keberpihakan kepada kelompok menengah bawah," kata Sri Mulyani.
Sementara Kemenhub berperan sebagai pendorong kemandirian BLU. Kemenhub memiliki tugas layanan kepada masyarakat baik yang bergerak di bidang pendidikan keahlian maupun sarana transportasi, seperti pelabuhan dan bandara didorong untuk mentransformasikan budaya kinerja dan membangun profesionalisme melalui BLU.
"Dalam hal ini Kemenhub memastikan kepada para BLU-nya untuk beroperasi secara mandiri," pungkas Menkeu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
