Survei OECD: Sektor UMKM Terbanyak Serap Tenaga Kerja
Sekretaris Kemenkop UKM Meliadi Sembiring bersama Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro dan Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria (Foto:Dok.Kemenkop UKM)
Nusa Dua: Survei OECD (Organization of Economic Cooperation Development) menunjukkan sektor UMKM terbanyak menyerap tenaga kerja di Indonesia, mencapai 70,3 persen.

Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria menjelaskan UKM di Indonesia memiliki tenaga kerja kurang dari 20 orang mencakup sebesar 76,3 persen pada 2016, atau lebih tinggi dibandingkan negara OECD lainnya.

"Meskipun proses konsolidasi telah dilakukan, perbandingan data Sensus Ekonomi 2016 dan data OECD Structural and Demographic Business Statistic (SDBS) menunjukkan bahwa besaran UKM Indonesia masih terbilang kecil dalam skala internasional," kata Angel Gurria, pada peluncuran OECD-Indonesia Policy Review on SME and Entrepreneurship Review 2018, dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-WB, di Sofitel Hotel Nusa Dua, Bali, Rabu, 10 Oktober 2018.

Pada kesempatan itu diluncurkan OECD-Indonesia Policy Review on SME and Entrepreneurship Review 2018. Turut hadir Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring.

Dalam sambutannya, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) Meliadi Sembiring mengatakan rekomendasi dari OECD sangat bermanfaat bagi pemerintah Indonesia, terutama dalam kaitannya soal KUR, meningkatkan ekspor produk UKM, dan kewirausahaan.

"Beberapa poin penting rekomendasi OECD bagi pemerintah Indonesia sesuai dengan hasil review kebijakan, antara lain menyusun database UKM Indonesia menggunakan kriteria tenaga kerja sebagai basis identifikasi UKM agar data UKM dapat disandingkan dengan negara-negara lain, khususnya negara anggota OECD," kata dia.

Indonesia Policy Review on SME and Entrepreneurship merupakan studi review kebijakan yang dilakukan oleh OECD terhadap kebijakan UKM dan kewirausahaan di Indonesia.

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop UKM bertindak sebagai pemimpin dalam pelaksanaan proyek yang dimulai sejak 2017, melibatkan 30 Kementerian/Lembaga, serta perwakilan asosiasi usaha, akademisi, SME national expert, dan sektor swasta. 

Pelaksanaan review ini dilakukan menggunakan metode pengisian kuesioner yang disebar dan diisi oleh kementerian/lembaga.

Selain itu OECD melakukan one-week fact-finding mission untuk menggali lebih dalam informasi terkait kebijakan UKM di masing-masing kementerian/lembaga pemangku kebijakan UKM dan kewirausahaan, sehingga didapatkan potret kebijakan UKM dan kewirausahaan di Indonesia yang utuh.

Hasil dari review kebijakan ini memuat sejumlah analisis dan rekomendasi kebijakan bagi para pemangku kebijakan, serta dapat pula menjadi latar belakang studi dalam penyusunan kebijakan UKM dan kewirausahaan ke depan. 

Meliadi mengakui Indonesia belum memiliki strategi nasional UKM yang memuat tujuan, sasaran, dan langkah-langkah program, serta pengaturan mengenai pembagian tanggung jawab dan tugas kementerian/lembaga dalam pengembangan UKM sehingga mendesak untuk disusun.

"Selain juga juga rekomendasi untuk melakukan integrasi dan penggabungan antar program UKM yang serupa dalam rangka penyederhanaan kebijakan. Misalnya, penggabungan sejumlah sistem layanan BDS dengan sistem PLUT," katanya.

Beberapa rekomendasi OECD yang lain, yaitu meningkatkan dukungan dalam hal pengembangan produktivitas UKM (contohnya pengembangan inovasi, internasionalisasi, dan pelatihan manajerial serta tenaga kerja) melalui peningkatan belanja pemerintah terkait peningkatan produktivitas UKM. 

Selain itu meningkatan optimalisasi program KUR dengan sasaran khususnya bagi first-time borrowers atau pelaku UKM di daerah tertinggal, maupun UKM di sektor yang sulit mendapatkan akses pembiayaan.

Rekomendasi berikutnya yakni melakukan monitoring terhadap pinjaman kredit UKM yang dilakukan melalui bank maupun lembaga keuangan lainnya, untuk menghindari adanya risiko non-performing loan serta terjadinya penurunan daya saing di sektor perbankan.

OECD juga merekomendasikan agar dilakukan kerja sama antara lembaga inkubator bisnis dengan sektor swasta, lembaga BDS, perguruan tinggi, lembaga riset maupun lembaga keuangan dan menyusun kebijakan untuk mendorong pemanfaatan teknologi digital bagi UKM, selain e-commerce, terutama dalam penggunaan software program yang mendukung profesionalisme dan kinerja UKM.

Di samping itu rekomendasi untuk memperkuat dan meningkatkan partisipasi UKM dalam global value chains melalui kerja sama yang dilakukan antara UKM dengan perusahaan multinasional yang diberi insentif pajak.

Indonesia juga disarankan melakukan amendemen UU Nomor 23/2014 terutama pada aturan mengenai pembagian tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan UKM, mengingat sulitnya implementasi dari aturan ini serta berisiko terjadinya ketimpangan antar daerah maju dengan daerah tertinggal.

Untuk selanjutnya, kata Meliadi, Kemenkop UKM akan menyelenggarakan "Dissemination Workshop Policy Review" di Jakarta, pada 15 November 2018. 

Bappenas pun telah menggunakan Indonesia Policy Review sebagai background study penyusunan RPJMN 2020-2024.



(ROS)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id