Staf Menteri BUMN Arya Sinulingga. Foto : Medcom/Suci.
Staf Menteri BUMN Arya Sinulingga. Foto : Medcom/Suci.

Bagaimana Karier Politik Ahok Jika Jadi Bos BUMN?

Ekonomi basuki tjahaja purnama
Suci Sedya Utami • 21 November 2019 16:46
Jakarta: Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menanggapi tanggapan kontradiktif terkait status pegawai partai apabila Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) nantinya menduduki kursi direksi salah satu perusahaan pelat merah. Ahok saat ini tercatat sebagai kader PDI-P.
 
Ahok dipastikan akan menduduki kursi pimpinan di perusahaan BUMN sektor energi. Dua nama perusahaan yang santer beredar tengah dicarikan pimpinan baru yakni PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).
 
Staf Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan akan melihat peraturan yang berlaku yakni merujuk pada Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Arya mengatakan Kementerian BUMN pun tidak mau menabrak peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Intinya kalau UU mengatakan harus keluar (dari partai politik), ya keluar. Kalau peraturan mengatakan memperbolehkan, ya tetap saja," kata Arya di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Kamis, 21 November 2019.
 
Dalam UU BUMN disebut bahwa ada dua bentuk perusahaan BUMN yakni Perum dan Persero. Syarat pengangkatan direksi dan komisaris perum dan persero diatur dalam Pasal 16, Pasal 28, dan Pasal 45.
 
Untuk persero, direksi yang diangkat dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota direksi BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta, jabatan struktural dan fungsional lain pada instansi/lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah, serta jabatan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Sementara untuk anggota komisaris dilarang memang jabatan rangkap sebagai direksi BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, serta jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Adapun untuk perum, yang dapat diangkat sebagai anggota direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.
 
Selain kriteria tersebut, direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perum. Lebih jauh, UU tersebut menegaskan pengangkatan anggota direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif