Salah satu yang menjadi pembahasan dalam raker tersebut yakni soal masih banyaknya nasabah yang belum terlayani dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga Kementerian Koperasi dan UKM membuatkan kredit ultra mikro.
Anggota DPD RI Dapil Kepulauan Riau, Haripinto Tanuwidjaya meminta agar daerah di kepulauan juga diberikan akses yang mudah dalam menjalankan usaha mikro. "Bagaimana di daerah kepulauan bisa lebih diperhatikan, KUR sudah disalurkan dan pelaku usaha mikro ini ingin dapat pinjaman tapi prosesnya masih sulit dilapangan,” ujar Haripinto.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koperasi dan UKM Agung Gede Ngurah Puspayoga menyampaikan bahwa koperasi di luar Jawa, memang perlu mendapat banyak perhatian.
"Soal KUR itu di 2017 ada dana sebanyak Rp110 triliun, tapi ketika kami turun ada permasalahan perbankan dalam menyalurkan KUR nya karena pelaku UKM ini saat berproduksi dan tidak bisa menjual maka akan jadi masalah. Hal ini karena banyak minimarket. Oleh karena itu, bupati dan wali kota kami imbau agar bisa diminimalisir kebijakan mengeluarkan izin atas toko-toko retail, karena mematikan usaha kecil rakyat,” jelasnya.
Selain itu, Puspayoga juga mengungkapkan bahwa menciptakan koperasi yang berkualitas selalu menjadi orientasi utama Kementerian Koperasi dan UKM. Namun disampaikan bahwa koperasi yang berkualitas tidak dilihat dari kuantitas koperasi dan banyaknya badan usaha, tapi dari kualitas dan anggota koperasi makin bertambah tiap tahunnya.
"Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 1992 masih belum sepenuhnya mampu menyelesaikan permasalahan regulasi koperasi, namun dari hasil pengawasannya ada sekitar 40 ribu koperasi sudah dibubarkan. Karena koperasi tersebut abal-abal, sudah tidak aktif, dan hanya berupa papan nama," ujarnya.
Disampaikan juga, bahwa untuk mengembangkan koperasi, Kementerian Koperasi dan UKM tengah berusaha membuat skema pembiayaan koperasi dan UKM. "Kita kembangkan seperti kredit usaha rakyat yang di tahun 2014 itu bunganya 22 persen, sekarang bunganya cuma 9 persen. Ini pertama kalinya kita coba, dan tahun 2016, itu sudah tersalurkan Rp95 triliun dari Rp100 triliun yang disediakan pemerintah," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
