Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityiaswara mengatakan, adanya aturan ini maka besaran LTV di tiap-tiap daerah bisa berbeda. Jika satu wilayah bisa dilonggarkan, justru kemungkinan ada wilayah lain yang aturan LTV-nya diperketat oleh bank sentral.
"LTV spasial sedang dikaji apakah bisa berlaku di Indonesia untuk beberapa provinsi. Bisa saja nanti di beberapa provinsi LTV lebih ketat," ujar Mirza, saat ditemui di Yogyakarta, seperti diberitakan Selasa 29 Agustus 2017.
Dirinya menambahkan, pelonggaran kebijakan makroprudensial ini diharapkan dapat mendorong permintaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) maupun kredit kendaraan bermotor. Pada akhirnya upaya ini juga diharapkan dapat menggairahkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain itu, relaksasi terhadap aturan LTV juga dimaksudkan untuk mendukung upaya penurunan suku bunga perbankan. Apalagi BI baru saja menurunkan tingkat suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate menjadi 4,5 persen.
"Kami yakin suku bunga kredit masih bisa lebih rendah lagi. Tapi yang penting sih sisi permintaannya, kalau sisi suplai kreditnya sih sudah siap, tinggal sisi permintaan. Ini yang harus bisa didorong," jelas dia.
Meski demikian, detail aturan mengenai LTV berdasarkan wilayah ini masih akan dibahas oleh Dewan Gubernur BI. Rencananya aturan ini akan dirilis pada tahun ini sehingga diharapkan dampaknya bisa langsung terasa untuk tahun depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
