"Jadi memasukkan daftar nama-nama calon menteri itu ke KPK untuk dilihat rekam jejaknya pernah engga berhubungan dengan tersangka korupsi, atau terindikasi korupsi," ujar Wakil Direktur Visi Integritas Emerson Yuntho di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2019.
Emerson menyebutkan pola itu pernah diterapkan Jokowi pada 2014 lalu. Sayangnya, saat terjadi perombakan kabinet, mantan Gubernur DKI Jakarta ini tak lagi menyetor nama-nama menteri barunya ke KPK.
"Jokowi melakukan ini di tahap awal saja karena yang bagian kecil kayak reshuffle Jokowi tidak melakukan itu," ungkapnya.
Ia berharap Jokowi terus menggandeng KPK sebagai partner dalam menjaring menteri-menteri yang bebas korupsi.
"Tadi kalau dia tidak punya beban di periode ke dua dia libatkan KPK pastikan menteri tak ada lagi kena OTT oleh KPK," pungkasnya.
Presiden Joko Widodo pada periode pertama kepemimpinannya melibatkan KPK dalam menelusuri rekam jejak calon menteri. Seluruh nama-nama calon pembantunya disetor ke KPK baik dari kalangan parpol maupun profesional.
Kini, Jokowi kembali melanjutkan pemerintahan di periode kedua. Ia sudah mengantongi nama-nama calon menteri yang akan mewarnai kabinetnya. Selain menteri baru, Jokowi juga akan mempertahankan beberapa menteri yang saat ini masih menjabat di Kabinet Kerja jilid I.
Di sisi lain, dia tetap meminta partai politik koalisi menyiapkan nama-nama menteri dari anak muda dan kalangan profesional untuk dimasukan ke Kabinet Kerja jilid II. Dia mempersilakan parpol mengusulkan sebanyak-banyaknya nama calon menteri.
“Mau minta 10, mau minta 11, mau minta sembilan, kan enggak apa-apa, wong minta saja," ujar Jokowi di JCC Senayan, Jakarta, Jumat, 12 Juli 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
