"Ini semua akan kita bahas saat rapat dan peresmian Pokja oleh Pak Presiden Jokowi di kantor ini (Kemenko Bidang Perekonomian), besok," kata Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (27/6/2016).
Dirinya menambahkan, setidaknya ada 203 regulasi atau aturan yamg rencananya akan disederhanakan dalam paket kebijakan ekonomi. Sementara hingga saat ini, sudah ada 200 aturan atau 98 persen yang sudah diselesaikan, sedangkan tiga didanya masih dalam tahap pembahasan tingkat kementerian.
"Sebanyak 3 aturan yang belum rampung, bentuknya Peraturan Presiden (Perpres) di Kementerian ESDM, Kementerian Tenaga Kerja tentang upah layak, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika," jelas dia.
Sementara itu, ada empat Pokja yang akan mengawasi implementasi paket kebijakan pemerintah. Pertama, Pokja mengenai Sosialisasi, Publikasi, dan Diseminasi Paket Kebijakan, kedua Pokja Penyelesaian Peraturan, ketiga Pokja Evaluasi Pelaksanaan dan Analisis Dampak Paket Kebijakan, serta keempat Pokja Identifikasi Hambatan, Masalah, dan Kasus.
"Pokja 1 dipimpin Menteri Perdagangan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta KepalaBarekraf. Pokja 2 yang dipimpin Kepala Staf Kepresidenan. Pokja 3 dipimpin Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara dan Ekonom Raden Pardede. Pokja 4 di bawah MenkoPolhukam," kata Ketua Tim Ahli Wapres Sofjan Wanandi.
Selain itu, Presiden juga akan mengumumkan paket kebijakan yang berhasil dalam jangka pendek serta paket yang berjalan tak sesuai dengan tujuannya. Kendati begitu, Sofjan enggan membeberkan secara lebih rinci karena menunggu Presiden Jokowi yang mengumumkannya.
"Besok saja tunggu gongnya dulu dari Pak Presiden, baru saya kerja. Pokoknya kita berupaya menyelesaikan semua hambatan yang dapat mengganjal implementasi paket kebijakan," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
