Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah akan menyelesaikan permasalahan ini dengan memanggil Gubernur Kepulauan Riau dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat pada Jumat.
"Sebelum wali kota dilantik, sementara di-handle langsung Pak Menko. Pada Jumat kita undang gubernur dan Pimpinan DPR," kata Tjahjo, ditemui di Kemenko Perekonomian Jakarta Pusat, Selasa (16/2/2016).
Dirinya mengatakan, setelah nanti pimpinan daerah tersebut resmi dilantik, maka pengelolaan Batam akan langsung diambilalih Pemerintah Kota Batam. Dalam hal ini, lanjut Tjahjo, pembubaran BP Batam akan menunggu dikeluarkannya Peraturan Presiden (PP).
"Jadi tetap otorita bubar (BP Batam). Sementara di take over Menko, lalu langsung oleh Pemkot Batam. Menunggu PP dulu. Ini sudah selesai semua," ujar dia.
Politisi PDIP ini menambahkan, pembubaran ini bertujuan untuk memberikan jaminan atau kepastian bagi investor yang ingin menaruh dana di Batam dalam mengembangkan bisnis mereka. Pemerintah ingin membuat aturan menjadi lebih sederhana.
Sebagai contoh, tambah Tjahjo, Bandara Hang Nadim dan Pelabuhan di Batam berada di bawah kewenangan otoritas, bukan di bawah Departmen Perhubungan.
"Apapun negaranya satu aturan. Masa satu negara menciptakan dualisme. Pengusaha kan maunya satu, kalau ada pungutan juga satu. Pemkot ada pungutan, otoritas ada pungutan, intinya itu saja," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
