Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono harus menghentikan sementara alias moratorium semua proyek konstruksi elevated usai insiden robohnya bekisting pier head proyek tol Becakayu.
"Sudah mendesak dilakukan evaluasi dan assesment secara menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur untuk menjamin seluruh proses pengerjaan proyek memang layak, aman, dan memberi hasil yang terbaik," tegas Wakil Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Heru Dewanto dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 21 Februari 2018.
Heru menjelaskan beberapa kasus kecelakaan tersebut diakibatkan oleh kegagalan struktur (structural failure). Namun terutamanya diakibatkan oleh kegagalan dalam proses pelaksanaan, khususnya terkait dengan pekerjaan pengangkatan (heavy lifting works) dan pemasangan (erection work).
"Heavy lifting and erection works merupakan bagian dari kegiatan konstruksi yang mengandung risiko sangat tinggi terkait dengan aspek keselamatan (safety)," tambah Heru.
Dia menilai, diperlukan persiapan, kesiapan, dan kelengkapan dari seluruh elemen yang mendukung, seperti peralatan kerja, sistim dan prosedur kerja, serta SDM (operator, rigger, supervisor) yang kompeten.
"Juga perlu pengecekan dan pemantauan secara terus menerus sejak sebelum proses pengangkatan dimulai sampai dengan proses pemasangan diselesaikan," kata dia.
Ironisnya, lanjut dia, dari 7.000 insinyur dengan sertifikat kompetensi profesional bidang teknik sipil saat ini, keahlian khusus yang terkait dengan pekerjaan pengangkatan dan pemasangan benda berat masih sangat kurang.
"Insinyur profesional heavy lifting and erection memang masih sangat kurang, dan bahkan kompetensi tersebut nyaris belum terdaftar di PII. Kita perlu melakukan audit kesiapan SDM untuk program pembangunan infrastruktur nasional," ujar dia.
Penertiban profesi insinyur juga harus dilakukan, hanya yang memiliki kompetensi di bidangnya yang boleh melakukan praktik keinsinyuran tertentu. Hal ini hanya bisa dilaksanakan bila pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah yang telah tertunda lama sebagai tindak lanjut penerbitan UU Keinsinyuran Nomor 11/2014.
"Karena itulah PII mengajukan sejumlah rekomendasi untuk mencegah insiden kegagalan dalam proses konstruksi proyek-proyek infrastruktur," katanya.
Pertama, segera melakukan pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan heavy lifting and erection professional engineer dengan standar kompetensi dan jumlah yang memadai. Kedua, mensyaratkan alokasi heavy lifting and erection professional engineer dan safety cost (biaya keselamatan) secara khusus di dokuman tender proyek-proyek infrastruktur skala besar.
PII juga mengimbau manajemen perusahaan pelaksana proyek infrastruktur untuk memastikan fungsi kerja maupun keandalan alat bantu kerja senantiasa terjaga dengan baik, seperti peralatan berat, perlengkapan penerangan di area kerja sesuai standar kerja, selalu terjaga dalam musim penghujan, alat-alat dioperasikan oleh operator dan para asisten yang kompeten.
"Manajemen harus selalu memperhatikan dengan cermat aspek kompetensi, fisik, dan mental dari setiap tenaga kerja dan tim proyek yang terlibat di dalam pekerjaan heavy lifting and erection," katanya.
Heru pun menekankan tentang pentingnya keberadaan tenaga ahli keselamatan (Safety Engineer) yang kompeten dalam setiap pekerjaan konstruksi. "Kehadiran safety engineer itu vital, apalagi mereka yang telah mengantungi standar kompetensi, untuk tenaga profesional seperti itu manajemen perusahaan juga harus siap memberikan billing rate yang memadai. Safety engineer bukan insinyur kelas dua," tutup Heru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
