Kemenkop dan UKM bersama Markplus.inc dan Pemda Kabupaten Sleman bersinergi tingkatkan kapasitas SDM pelaku Koperasi dan UMKM di Sleman. (Foto: Dok. Kemenkop dan UKM)
Kemenkop dan UKM bersama Markplus.inc dan Pemda Kabupaten Sleman bersinergi tingkatkan kapasitas SDM pelaku Koperasi dan UMKM di Sleman. (Foto: Dok. Kemenkop dan UKM)

Kemenkop UKM Tingkatkan Kapasitas Koperasi di Sleman

Ekonomi Berita Kemenkop UKM
Gervin Nathaniel Purba • 23 April 2019 20:57
Sleman: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) bersama Markplus.inc bersinergi dengan Pemda Kabupaten Sleman meningkatkan kinerja dan kapasitas SDM pelaku koperasi dan UMKM di Kabupaten Sleman, Yogyakarta.
 
Kabupaten Sleman dinilai mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Deputi Pengembangan SDM Kemenkop dan UKM Rulli Nuryanto mengatakan Kabupaten Sleman banyak terdapat perguruan tinggi negeri yang tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat Sleman, tetapi juga penduduk dari luar Kabupaten Sleman.

“Banyaknya pendatang yang tinggal di wilayah Kabupaten Sleman untuk menuntut ilmu membuat tingkat perputaran ekonomi di wilayah ini cukup tinggi. Hal ini menjadi potensi tersendiri untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan warga Sleman,” kata Rulli, di The Rich Hotel, Sleman, Yogyakarta, Selasa, 23 April 2019.

Rulli menilai Kabupaten Sleman juga memiliki potensi lain. Sebut saja di bidang komoditi pertanian dengan sejumlah produk unggulannya, seperti salak pondoh, mendong, komoditas sapi potong, dan budidaya lele.

"Kabupaten Sleman juga banyak potensi wisata, baik itu wisata desa, wisata budaya, wisata alam, wisata pendidikan, dan wisata sejarah termasuk di dalamnya candi dan monumen. Potensi wisata ini pada 2017 mampu mendatangkan wisatawan sebesar 7,2 juta orang wisatawan," katanya.

Selain itu, ada potensi industri dengan produk unggulan mebel, kerajinan kayu, pakaian jadi, serta sarung tangan kulit golf. Berbagai potensi tersebut, masih bisa terus dikembangkan pada waktu mendatang dengan upaya serius dan kerja keras oleh semua pihak.
"Ini pasar yang sangat besar untuk masyarakat Sleman. Kami harapkan SDM koperasi dan UKM dapat menangkap peluang pasar tersebut. Terlebih dalam mengembangkan ekonomi, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan penurunan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi tujuh persen, dan menurunkan pajak UMKM dari satu persen dari omset menjadi 0,5 persen. Kebijakan ini dapat lebih mendorong UMKM dan Koperasi untuk mengembangkan usahanya," ujar Rulli.
Dalam sinergi ini, dilakukan sejumlah kegiatan seperti pelatihan perkoperasian pada era digital, pelatihan vocational, pelatihan kewirausahaan, pelatihan uji kompetensi SDM KUMKM melalui SKKNI bidang ritel koperasi, dan bimtek ketahanan usaha KUMKM.
"Kegiatan pada hari ini dapat dikatakan komplit, karena tidak hanya diikuti oleh para pelaku UMKM dan Koperasi di wilayah Kabupaten Sleman, tetapi juga diikuti oleh para ASN/PNS di lingkungan Pemda Kabupaten Sleman," ujarnya.
Selain pelatihan, rangkaian sinergi ini juga diisi dengan seminar dengan menghadirkan Pakar marketing yang juga pendiri Markplus Inc Hermawan Kertajaya sebagai fasilitator atau narasumber. Hermawan membagikan banyak ilmu, pengalaman, dan pengetahuan.
"Kegiatan yang kita lakukan ini bagian dari pemerataan kesejahteraan masyarakat. Karena pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi saja. Angka pertumbuhan ekonomi kita masih positif dan cukup baik yaitu 5,17 persen masih lebih baik dari banyak negara lain, tetapi kita juga concern terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat," ujar Hermawan yang juga menjabat sebagai President International Council for Small Business (ICSB) Indonesia.
Menurutnya, pemerataan kesejahteraan masyarakat tidak bisa terlepas dari pemberdayaan dan pengembangan sektor koperasi dan UMKM. Tidak hanya karena jumlah pelaku UMKM menjadi bagian terbesar dari pelaku usaha di Indonesia, yaitu 62,9 juta, tetapi juga karena ketersebarannya di seluruh wilayah di Indonesia.
"Sangat beralasan bila pemerintah berusaha untuk terus menerus mengembangkan dan memberdayakan para pelaku UMKM dan Koperasi sebagai bagian strategis dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sangat berharap para pelaku UKM juga saling bersinergi dengan membentuk satu koperasi. Daripada saling bersaing untuk kepentingan pribadi, lebih baik bersinergi," katanya.
Sementara itu, Bupati Sleman Sri Purnomo, yang membuka kegiatan tersebut, mengatakan, kegiatan sinergi ini dapat terwujud dalam waktu yang singkat. Saat dirinya bertemu dengan Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga bersama Hermawan Kertajaya pada 29 Maret 2019, tercetuslah untuk melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan kinerja dan kapasitas SDM pelaku UMKM dan Koperasi di Kabupaten Sleman.
"Kondisi UKM di Kabupaten Sleman terus berkembang dan dinamis. Salah satunya objek wisata Kampung Flory. Bahkan, saat ini Pemerintah Kabupaten Sleman akan mengusulkan desa wisata Kampung Flory sebagai objek wisata baru populer di tingkat nasional dalam Anugerah Pesona Indonesia," tuturnya.
Tingkat kunjungan destinasi wisata di Kabupaten Sleman terus meningkatkan setiap tahunnya. Jika pada 2017 hanya sekitar 7,2 juta kunjungan, pada 2018 meningkatkan menjadi 8,53 juta kunjungan. Pada 2019 pihaknya menargetkan sekitar 10 juta kunjungan.
Dalam kesempatan yang sama juga diberikan bantuan wirausaha pemula kepada Akbar Permana yang bergerak di bidang usaha handycraf sebesar Rp13 juta. Bantuan juga diberikan kepada Muhammad Alfinhadi yang bergerak di bidang usaha kuliner sebesar Rp15 juta.
Sementara itu, bantuan pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM diberikan kepada Elita Yuniasti (usaha sembako) senilai Rp51 juta, dan Wabut Winarto (usaha kerajinan blankon) sebesar Rp75 juta.
Adapun penerima dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu Arif Riyanto (Rp 10 juta untuk usaha counter dan service hp/BRI), Ambar Windriati (Rp400 juta untuk usaha industri anyaman bahan natural/BNI), Ade Kurniawan (Rp50 juta untuk usaha kos-kosan/MANDIRI), Abdul Rasyid (Rp25 juta untuk usaha warung makan/BRI Syariah), dan Widarsasna (Rp70 juta untuk perdagangan batik/BPD DIY).

 

(ROS)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif