Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Taufik Widjoyono mengakui, hal itu termasuk dalam rancangan Perpres Penugasan PLN untuk mempercepat pembangunan kelistrikan 35 ribu megawatt (mw). Kementerian PUPR menjadi pihak ketiga dengan mengoptimalkan potensi waduk dan saluran air.
"Kalau kita kan punya potensi waduk-waduk, saluran air untuk bisa digunakan pembangkit listrik yang termasuk energi bersih atau energi yang terbarukan. Itu nanti kelompoknya di kelompok IIB, yakni PLN kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang membangun jaringan pembangkit. Lalu, listriknya dijual ke PLN," ungkap Taufik usai rapat koordinasi percepatan infrastruktur ketenagalistrikan di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng No 2-4, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2015).
Dia menjelaskan, rakor tersebut lebih menekankan kepada penugasaan PLN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Hal tersebut dilakukan agar juga mempercepat penyediaan listrik ke masyarakat.
"(Rakor) tadi lebih kepada pembangunan infrastruktur kelistrikan supaya nanti bisa lebih mempercepat penyediaan listrik, intinya itu. Intinya Perpres penugasan PLN," papar dia.
Supaya mempercepat, lanjut dia, PLN bisa melakukan sewa kelola pengadaan listrik untuk membangun berbagai fasilitas ketenagalistrikan. "Kedua, PLN bisa sewa kelola ke anak perusahaan misalnya untuk melakukan pembangunan kelistrikan atau PLN bisa bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain," pungkas Taufik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
