Sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Surat Edaran OJK Nomor 16/SE.OJK03/2017 mengenai Penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan dalam Rangka Pertukaran Informasi secara Otomatis Antarnegara dengan Menggunakan Standar Pelaporab Bersama (Common Reporting Standard).
"Kita lihatnya sepanjang aturan AEOI berlaku ke semua bank dampaknya tidak hanya pada BNI dan Indonesia. Kalau diberlakukan di negara-negara G20 tidak akan pengaruh signifikan. Perpindahan dana satu negara ke negara lain kemungkinan kecil akan sama saja," kata Direktur Utama BNI, Achmad Baiquni di kantornya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu 12 April 2017.
Dirinya meyakini Dana Pihak Ketiga (DPK) di industri perbankan di Indonesia tetap akan tumbuh secara positif. Bahkan pendanaan lewat DPK di bank plat merah ini diyakini akan menambah kemampuan bank dalam menyalurkan kredit sepanjang tahun ini.
"Proyeksi DPK 2017 lebih tinggi dari pertumbuhan kredit. Kalau kredit 15 sampai 17 persen, kita berharap dpk tumbun 17 hingga 18 persen, strategi kira naikkan DPK sudah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya," jelas dia.
Strategi BNI dalam menghimpun DPK adalah menambah agen lakupandai BNI serta mengembangkan digital banking. Dengan begitu perseroan berharap jika kemudahan bagi nasabah akan terjamin tanpa perlu datang ke bank.
"Untuk memudahkan nasabah, nasabah sudah berpindah dari kantor ke handphone kita. Masa depan perbankan ada di ponsel, sudah kita persiapkan. Selain itu kita tambah tenaga pemasar, keluarkan produk-produk baru," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
