Pasalnya, dalam draf yang tengah disusun tersebut, terdapat kebijakan untuk peritel maupun sektor swasta berperan dalam program-program pengurangan sampah lainnya dan edukasi dengan menggunakan dana hasil penjualan kantong plastik tersebut.
"Kami tidak masalah terhadap kegiatan-kegiatan tersebut, oleh karena itu kami menunggu ajakan Pemerintah dalam mengundang kami dan segenap stake holder lain untuk berembuk," ucap Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.
Menurut Roy, pihak peritel tidak akan keberatan apabila diminta untuk mengadakan kegiatan ramah lingkungan semisal pengembangan bank sampah, penanaman pohon, maupun pengadaan bak sampah besar di tiap ritel yang tergabung dalam Aprindo. Akan tetapi, hal itu akan dapat dilakukan apabila Permen tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah.
Untuk saat ini, lanjut Roy, Aprindo masih berpaku untuk menjalankan semua ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran tahap II SE.6/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 yang mencakup pemberlakuan plastik berbayar skala nasional.
"Kita masih tunggu audiensi antara Pemerintah dan Pelaku Usaha, supaya semua kegiatan ramah lingkungan tersebut merupakan kesepakatan bersama yang tertuang dalam Permen," imbuh Roy.
Lebih jauh, Roy meminta agar Permen nantinya juga dapat mengakomodir permasalahan harga dari kantong plastik yang selama ini masih berbeda-beda di tiap daerah. Menurut Roy, akn lebih baik jika nominal dimasukan ke dalam Permen dan diadakan pula evaluasi yang dilakukan secara berkala setelah Permen diterbitkan. (media Indonesia).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
