"Jangan sampai ada konflik, padahal gubernur itu wakil pemerintah pusat, BP Batam juga perwakilan pusat. Usulan saya ada satu otoritas. Misal Mendagri atau Mendag. Jadi kalau ada otoritas tunggal, semua pihak tinggal mengikuti saja," ujar Ferry di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng Timur, Selasa (5/1/2016).
Dirinya menambahkan, sebenarnya antara pemerintah daerah dengan BP Batam telah memiliki hak pengelolaan wilayah masing-masing. Namun, dualisme tersebut membuat para investor kebinggungan ketika harus mengurus perizinan.
"Pemda dan BP Batam kan punya hak mengelola wilayah yang sudah terbagi-bagi. Jadi sebenarnya di Batam itu ada dualisme pemegang otoritas. Investor kan bingung harus kemana," jelas dia.
Lebih lanjut, masih kata Ferry, dualisme muncul karena pelaksanaan pembagian tidak berjalan sesuai dengan design awal. Oleh sebab itu, pembagian kewenangan antara Pemda dan BP Batam dalam mengelola KPBPB Batam bisa lebih diperjelas lagi.
"Tadinya sudah ada pembagian kawasan antara otoritas dan BP Batam. Tapi konflik melebar, kesannya BP Batam mengelola urusan ekonomi, Pemda hanya masyarakat saja. Padahal sudah ada pembagian wilayah masing-masing. Itu yang harus diselesaikan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
