"Pemerintah akan berikan diskon dan kami berharap pemerintah daerah mempermudah proses perizinannya," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam keterangan tertulisnya, Senin 26 Maret 2018.
Menurutnya, proyek ini merupakan wujud keberpihakan pemerintah untuk memberikan layanan komunikasi dan internet bagi seluruh masyarakat. Pemerintah membangun infrastruktur pendukung tanpa memikirkan untung rugi.
"Di Natuna ini secara ekonomi kurang menguntungkan, karena itulah kami sediakan jaringan fiber optik ini. Diharapkan dalam 2020, ke 76 desa yang berpenduduk bisa menikmati fasilitas komunikasi dan internet. Alhamdulillah, saat ini di Natuna sudah bisa 4G," tegasnya.
Dia mengungkapkan, Proyek Palapa Ring tidak menggunakan Peraturan Presiden namun kerja sama pemerintah dan badan usaha dengan skema pembiayaan ketersediaan layanan. Sehingga prosesnya lebih cepat dan transparan.
Baca: Seluruh Indonesia Ditargetkan Tersentuh Internet Cepat pada 2019
Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Armand Hermawan mengatakan, Palapa Ring Barat merupakan proyek pertama yang beroperasi yang pembiayaannya menggunakan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Hal ini diharapkan bisa menambah kepercayaan diri badan usaha untuk berinvestasi di sektor infrastruktur.
"Pemerintah berhasil melibatkan badan usaha berinvestasi dalam sektor infrastruktur. Proyek Palapa Ring Barat menjadi bukti efektifnya inovasi dari pemerintah ini," kata Armand.
Dia mengungkapkan, skema availability payment diprakarsai oleh Kementerian Keuangan dan sumber dana AP berasal dari Dana Kontribusi Universal Service Obligation (USO).
“PT PII memastikan investor akan mendapatkan pengembalian investasinya sesuai yang dijanjikan dalam kesepakatan kerja sama. Kalau nanti ada gagal bayar ataupun keterlambatan pembayaran, maka PT PII akan melakukan penalangan pembayaran," ujar Armand.
Armand menjelaskan, proyek ini terlaksana atas kerja sama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan yang memberikan dukungan fasilitas pendampingan proses transaksi dan Izin Prinsip availability payment, Kementerian Komunikasi dan Informasi sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dan PT PII sebagai pemberi jaminan.
Dia berharap, dengan beroperasinya Palapa Ring Barat keterlibatan badan usaha dalam pembangunan proyek infrastruktur semakin meningkat. Sebab, KPBU memiliki banyak keunggulan.
“Dengan KPBU maka kemampuan pemerintah dalam membangun infrastruktur meningkat. Tadinya dengan uang Rp1 triliun hanya cukup untuk bangun satu proyek bisa bertambah menjadi lima proyek," kata Armand.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
