"Kami minta kebijakan kepada Otoritas Jasa Keuangan agar jangan itu langsung dinilai NPL," kata Ketua Perbarindo Bali Ketut Wiratjana di Denpasar dikutip dari Antara, MInggu 10 Desember 2017.
Menurut dia, erupsi Gunung Agung merupakan peristiwa alam (force majeur) yang membuat masyarakat yang sebagian di antaranya kemungkinan para debitur juga ikut mengungsi.
Akibatnya, aktivitas usaha mereka juga terhenti sehingga mengakibatkan produksi tidak lancar dan berimbas saat debitur menunggak kewajiban membayar kredit.
Wiratjana mengatakan langkah yang dapat ditempuh Badan Perkreditan Rakyat (BPR) kepada para debitur yang terdampak dengan melakukan restrukturisasi kredit termasuk mengoreksi nilai kewajiban seperti pokok, jangka waktu, dan bunga.
Perbarindo Bali mencatat sekitar 24 BPR terdampak erupsi Gunung Agung, empat di antaranya terdampak cukup serius.
"Sebelumnya empat BPR tersebut sempat tidak beroperasi, namun saat ini sudah normal kembali," ucapnya.
OJK mencatat aset BPR di Bali hingga September 2017 tercatat sebesar Rp13,8 triliun dengan tingkat pertumbuhan sebesar 8,87 persen atau jauh melambat dibandingkan periode sama tahun lalu yang tumbuh sebesar 18,87 persen.
Untuk penyaluran kredit mencapai Rp9,5 triliun dengan peningkatan sebesar 8,7 persen atau Rp762 miliar, kondisi ini tumbuh melambat dibandingkan sebelumnya yang tumbuh 9,73 persen.
Demikian juga dana pihak ketiga tercatat sebesar Rp9,2 triliun dengan tingkat pertumbuhan sebesar 16,3 persen lebih rendah dari periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 22,5 persen. OJK mencatat selama periode Januari-September 2017, rasio NPL di BPR tercatat mengalami kenaikan dari 5,75 pada periode sama tahun sebelumnya persen menjadi 7,82 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
