"Saya pastikan itu (konflik kepentingan) tidak akan terjadi. OJK itu kan sudah ada Standar Operasional Prosedur (SOP). Kemudian ada UU yang mengatur soal OJK. Jadi kita bekerja berdasarkan UU dan SOP yang ada," kata Mekeng, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat, 10 Februari 2017.
Mekeng menambahkan, konflik kepentingan tidak akan terjadi karena OJK bukan lembaga yang keputusannya dilakukan oleh seseorang. Apapun kebijakan OJK merupakan keputusan bersama yang telah disepakati DK OJK.
Dirinya menyebut siapapun berhak untuk ikut serta dalam perebutan sebagai DK OJK periode lima tahun mendatang. Tak terkecuali kader partai politik yang nantinya memang harus melepaskan keanggotaan partainya jika terpilih sebagai DK OJK.
"Saya punya pengalaman tiga tahun di perbankan. Sudah puluhan tahun di pasar modal. Di DPR sudah tiga periode dan duduk di Komisi Perbankan dan Keuangan dan punya pengalaman di Badan Anggaran DPR," jelas dia.
Lebih lanjut, keinginannya menjadi Ketua DK OJK bertujuan untuk membawa lembaga pengawas jasa keuangan ini lebih baik. Apalagi jika hal itu bisa berdampak positif bagi perekonomian Indonesia.
"Saya ingin membawa OJK lebih berwibawa lagi. Saya ingin OJK seperti Monetary Authority of Singapore (MAS). Saya ingin lembaga OJK kredibel sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi investor luar untuk berinvestasi di sini," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
