Bahkan, pihaknya perlahan akan menerapkan enam kebijakan demi kemakmuran rakyat Indonesia agar tidak terjadi maraknya kasus pencurian ikan di tengah laut.
"Ini bagus, ada enam kebijakan. Pertama membuka data kapal-kapal ikan di internet sehingga semua orang tahu kapal itu bodong atau enggak," jelas Indroyono, usai rapat koordinasi lanjutan mengenai penyederhanaan perizinan, di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (2/12/2014).
Dua, lanjut dia, bongkar alih muatan di tengah laut (transhipment). Ketiga, kegiatan penanganan illegal fishing. Empat, mereka yang tidak memasang vessel monitoring system (VMS) dalam jangka waktu 1x24 jam akan langsung ditindak.
"Tidak ada VMC akan dicabut izinnya. Yang kelima, kita akan segera menenggelamkan kapal-kapal yang diangkut, sudah diatur dengan UU Nomor 45 ayat 69. Keenam, semua ini mengacu FAO code of conduct for responsible and sustainable fisheries. Jadi ini universal. Jadi langkah ini benar," tambah dia.
Jika enam kebijakan ini terus digalakkan, maka masyarakat Indonesia bisa membeli ikan-ikan bagus dengan harga murah. Saat ini, lanjut Indroyono, pembeli ikan dari negara tetangga sudah datang langsung membeli ikan. Pasokan pun bisa ditambah.
"Kalau sekarang kapal ikan dipantau, yang tidak ada izinnya berkurang banyak, yang ilegal juga berkurang. Karena mereka tidak bisa transhipment di tengah laut, sehingga mereka tidak bisa ambil ikan dan langsung pergi," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
