Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan mengatakan, pihaknya akan mengajukan beberapa insentif kepada dua kementerian, yakni Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Kepada Kemenkeu kita mengusulkan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bea masuk untuk suku cadang tertentu (ban, oli, kampas rem, plat kopling, dan mesin dengan mekanisme bea masuk ditanggung pemerintah," ujar Jonan, dalam konferensi pers terkait kenaikan BBM, di Ruang Kutai Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat, Selasa (18/11/2014).
Selain itu, Kemenhub juga meminta kepada Kemenkeu untuk membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap setiap produksi kendaaraan baru dalam negeri yang akan digunakan untuk kendaraan angkutan umum di jalan.
Plt. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Sugihardjo, menambahkan pihaknya juga akan memberi usulan kepada Kemendagri. Utamanya terkait pengurangan bea balik nama dan pajak kendaraan angkutan umum.
"Kepada Kemendagri kita usulkan insentif pengurangan bea balik nama dan pajak tahunan kendaraan angkutan umum sebesar 50 persen dari tarif yang berlaku," ungkap dia.
Selain itu, lanjut Sugihardjo, pemerintah juga akan memfasilitasi akses dan kemudahan perbankan untuk peremajaan angkutaan umum. Serta peningkatan penertiban angkutan ilegal sebagai perlindungan kepada angkutan umum yang telah memiliki izin resmi.
"Penertiban pungutan liar yang bekerjasama dengan aparat kepolisian serta perbaikan dan peningkatan infrastruktur transportasi seperti jaringaan jalan juga akan kita lakukan untuk memberi insentif pada angkutan jalan," pungkas Sugihardjo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
