Menurut dia, melakukan sertifikat tanah rakyat adalah kebijakan yang bukan saja menunjukan keberpihakan pada rakyat melainkan juga menjadi kebijakan yang sangat cerdas dan mampu menjawab berbagai permasalahan mendasar rakyat.
"Sertifikasi tanah rakyat adalah bagian dari upaya mencegah konflik agraria karena sertifikasi tanah memberikan rakyat posisi hukum yang sangat kuat sehingga tidak mudah dipermainkan oleh mafia-mafia hukum ketika suatu ketika ada tuntutan hukum atas tanah rakyat," katanya dikutip dari Antara, Minggu 20 Agustus 2017.
Tanah yang bersertifikat, lanjut Adian, akan membuat harga tanah rakyat meningkat tiga hingga enam kali lipat bila dibandingkan bila tidak ada sertifikat. Artinya aset yang dimiliki rakyat bukan saja kuat secara hukum tapi secara bersamaan juga meningkat drastis.
"Tanah yang bersertifikat jika dibutuhkan bisa diagunkan di bank menjadi pinjaman modal untuk rakyat dalam mengembangkan usaha tanpa melalui renternir berbunga tinggi yang selama ini membuat usaha rakyat tidak mampu berkembang," tuturnya.
Presiden Joko Widodo bersepeda dari Istana Merdeka Jakarta untuk menyerahkan sertifikat hak atas tanah sebanyak 7.486 bidang kepada masyarakat se-Jabodetabek dalam program strategis nasional. Presiden Jokowi mengatakan di seluruh Indonesia seharusnya ada 126 juta bidang tanah yang harus sudah diberikan kepada masyarakat.
"Tetapi sampai akhir 2016 kemarin baru 46 juta bidang yang bisa diberikan, 126 juta yang diberikan baru 46 juta, artinya masih ada 80 juta sertifikat yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat. Masih banyak sekali, 80 juta yang harus disertifikatkan," tegas Presiden Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
