Hadir dalam kegiatan tersebut Dubes RI untuk Malaysia Herman Prayitno dan beberapa narasumber lainnya serta pejabat Malaysia seperti Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia Mustapa Mohamed.
Franky dalam kesempatan tersebut menyampaikan beberapa hal diantaranya terkait dengan paket-paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah termasuk paket yang terakhir terkait kemudahan berusaha.
"BKPM sendiri telah merubah paradigma dari rezim perizinan menjadi rezim pelayanan," ujar Franky, dalam keterangan tertulisnya, yang diterima di Jakarta, Jumat (29/4/2016).
Menurut Franky, Malaysia merupakan salah satu negara mitra investasi utama bagi Indonesia. Tahun lalu, Malaysia tercatat sebagai peringkat kedua teratas sebagai asal negara investasi atau dalam enam tahun terakhir periode 2010-2015 tercatat diperingkat kelima dengan nilai investasi USD7,2 miliar.
"Kami juga mencatat komitmen investasi sebesar USD15,7 miliar yang telah didaftarkan dalam enam tahun terakhir. Secara rata-rata realisasi investasi Malaysia di Indonesia naik 55 persen per tahun antara 2010-2015 dan kenaikan 75 persen per tahun dari sisi komitmen investasi," tegasnya.
Secara lebih rinci, disampaikan juga mengenai tiga reformasi penyederhanaan perizinan yang telah dilakukan. Pertama terkait one stop services, layanan investasi tiga jam yang memberikan delapan produk perizinan dan ditambah surat booking tanah, serta kemudahan investasi langsung konstruksi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
