Sekretaris Umum APVI Edy Suprijadi mengatakan pihaknya akan patuh terhadap ketentuan yang dijalankan pemerintah. Hanya saja, dirinya berharap pemerintah bisa mengajak bicara asosiasi dan pelaku vape lainnya untuk menetapkan besaran HJE vape.
"Kita nanti pasti sebagai stakeholders akan diajak bicara, kita coba cari solusi terbaik untuk semua pihak yaitu pemerintah maupun pelaku industri iklim usahanya tetap ada," kata dia ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Jakarta Timur, Rabu, 20 November 2019.
Dirinya menambahkan, sebagian besar pelaku usaha vape merupakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mencapai 80 persen. Menurut Edy, ini bisa menjadi pertimbangan pemerintah sebelum menetapkan ketentuan HJE maupun cukai bagi vape.
"Jadi tarif kompetitif itu ya pasti. Besaran presentase cukainya juga sudah terbesar, kita ingin melaksanakan aturan pemeirntah tapi iklim usaha juga tetap kondusif untuk kita berkembang ke depan," ungkapnya.
Edy menyarankan, ke depannya pemerintah bisa menetapkan tarif sesuai dengan emisi yang dihasilkan. Apalagi vape menjadi alternatif bagi rokok konvensional. Hal ini juga untuk menjaga agar industri vape tetap bisa bersaing meski dengan rokok konvensional yang sudah memiliki skala industri lebih besar.
"Jadi idealnya ke depan boleh dibahas berdasarkan emisi yang dikeluarkan untuk produk hasil tembakau. Jadi produk hasi tembakau yang emisinya besar ya cukainya lebih besar, begitu pun sebaliknya," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
