"Kami minta Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) untuk mengkaji ini secepatnya, karena jalan tersebut karena sangat dibutuhkan masyarakat," kata Anthon dikutip dari Antara, Minggu, 11 Agustus 2019.
Anthon Sihombing mengemukakan hal tersebut saat menerima audiensi Bupati Dairi, Bupati Karo dan DPRD Provinsi Sumatera Utara di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2019 lalu.
Politisi Partai Golkar itu menuturkan akibat kemacetan yang sering kali terjadi, banyak sektor perekonomian yang terganggu, termasuk pengusaha sayur-mayur dan hortikultura.
Kerugian itu, ujar dia, diperkirakan dapat mencapai hingga sekitar Rp300 miliar per tahun. Dengan jalan layang tersebut diharapkan memangkas waktu perjalanan dan mengurai kepadatan kendaraan jalur Medan-Berastagi, dan sebaliknya. Rencananya, jalan layang tersebut akan dibangun di dua titik padat kendaraan, masing-masing di Desa Bandar Baru dan di depan PDAM Tirta Malem.
"Jalan ini dipakai untuk mengangkut hasil pertanian dari beberapa kabupaten dan mendukung pariwisata yang akan dibangun di sekitar Danau Toba," katanya.
Untuk mendukung infrastruktur di kawasan pariwisata Danau Toba yang masuk dalam program strategis nasional, Anthon juga mendorong pemerintah membuat jalan lingkar luar Simalungun-Karo-Deli Serdang-Samosir agar tercipta konektivitas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
