"Karena lahan perkebunan mulai terkikis dengan banyaknya pembagunan perumahan," kata Salmon, seperti dikutip dari Antara, di Manado, Rabu, 28 Februari 2018.
Sehingga, katanya, pemerintah perlu mencetak lahan baru untuk perkebunan kelapa karena lambat laun jumlah produksi kelapa akan turun kalau tidak ada peremajaan. Selain itu, pemerintah juga perlu ambil bagian menyuarakan keluhan petani ke pemerintah pusat. Sebab jika harga kopra terus tertekan maka kesejahteraan petani akan turun.
"Pemerintah harus berani bersuara ke pemerintah pusat untuk memberikan kepastian harga bagi petani kelapa. Ini penting untuk ekonomi daerah," jelasnya.
Kepala Bidang Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut Marthedy M Tenggehi mengatakan, kelapa dan turunannya masih menjadi tulang punggung ekspor di Sulut. Komoditas itu juga yang menjadi andalan dalam lima tahun terakhir.
"Produk olahan kelapa seperti kopra dan minyak kelapa merupakan komoditas ekspor unggulan Sulut," katanya.
Dia mengatakan kopra tidak hanya diminati negara-negara Asean akan tetapi dibutuhkan negara Amerika dan Eropa untuk dijadikan bagian dari bahan pangan. "Kopra dari Sulut sangat diminati pasar internasional karena memiliki kualitas dan mutu yang sesuai standar, karena itu mesti dijaga ketahanan produksinya," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
