"OJK harusnya lebih proaktif, tak bisa lakukan pendekatan yang konservatif. Untuk aduan masyarakat jangan langsung digiring ke pengadilan, seolah-olah solusi OJK hanya formalitas. Harus lebih kreatif," kata Ahmad melalui keterangan resminya, Selasa, 19 November 2019.
Begitu juga dalam hal pengawasan, OJK dinilai lalai melakukan deteksi dini hingga beberapa lembaga keuangan mengalami masalah besar.
"OJK harus punya sistem deteksi dini (lembaga keuangan yang bermasalah). OJK itu rezim pengaruh, bukan rezim sanksi. Harusnya bisa lebih moderat," tutur dia.
Sebelumnya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR Komisi XI, Jajaran OJK dicecar atas kelalaiannya dalam hal pengawasan kesehatan industri keuangan.
Anggota dari Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun merasa kesal lantaran waktu yang diberikan kepada OJK dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut tidak membuahkan progres.
"Ini kita lihat ke dalam sudah seberapa jauh pengawasannya. Kita sudah lama menanti ini. Saya ngomong ini karena saya termasuk yang sudah memberikan waktu yang cukup kepada OJK supaya masalah-masalah ini tidak noise di publik," ujar Misbakhun.
Vera Febyanthy dari Fraksi Partai Demokrat juga mengkritisi kinerja OJK.
"Kalau semua masalah kini muncul, kemana fungsi OJK selama ini? Yang terjadi sekarang asuransi Bumiputera, Jiwasraya, Bank Muamalat (bermasalah). Pengawasannya di mana sampai saat ini," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
