Komisi XI DPR juga menuding empat perusahaan BUMN tersebut terlalu banyak menghabiskan uang dengan membentuk anak usaha. Sehingga keempat BUMN tersebut meminta PMN.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan betapa pentingnya PMN kepada keempat perusahaan BUMN yang hendak melakukan right issue. Terkait mekanisme pembiayaan, menurutnya sumber pembiayaan banyak jenisnya termasuk dari swasta dan setelah itu tidak ada lagi yang mempersoalkan skema tersebut.
"Skema pembiayaan macam-macam, ada yang kerja sama pemerintah dan badan usaha, ini mau diserahkan ke swasta atau negara? Ini pilihan kita," ujar Darmin di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2016).
Ia menambahkan, jika penerbitan rights issue terus dipermasalahkan karena terkait PMN maka kredibilitas negara jadi taruhannya. Sebab proses penerbitan saham baru harus sudah berjalan Desember tahun ini.
"Kalau ini tidak kita jalankan, kredibilitas kita (negara) jadi persoalan kecuali ini proyek orang lain dibatalkan boleh, ini proyek kita," bebernya.
Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu menambahkan, DPR dalam melihat proses rights issue jangan terlalu sederhana. Seperti merugikan keuangan negara dan proyek yang dibangun dari penambahan modal tidak dirasakan oleh masyarakat.
"Jangan terlalu sederhana, tidak mungkin empat proyek dibagi ke seluruh rakyat. Kita punya proyek lain di Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
