Total PMN yang disetujui oleh Komisi VI dan yang kemudian diajukan ke Badan Anggaran DPR-RI sebesar Rp44,38 triliun yang terdiri dari PMN tunai sebesar Rp28,25 triliun dan PMN non-tunai Rp16,13 triliun.
Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno mengatakan keputusan PMN ini telah dibicarakan melalui rapat panitia kerja (Panja) selama dua kali. Dalam panja tersebut setiap fraksi juga telah memberikan pandangan terkait usulan PMN.
"Usulan PMN pada BUMN 2016 dalam RAPBN Tahun Anggaran 2016 pada masa persidangan lima tahun sidang 2015-2016. Komisi VI DPR-RI dapat menyetujui usulan PLN pada BUMN 2016," kata Teguh dalam rapat kerja Komisi VI dengan Kementerian BUMN, di Komplek Parlementer, Senayan, Jakarta, Kamis (23/2/2016).
Adapun PMN tunai yang disepakati terdiri dari:
1. PT Hutama Karya sebesar Rp2 triliun.
2. Perum Bulog sebesar Rp2 triliun.
3. PT Angkasa Pura II Rp2 triliun.
4. PT Barata Indonesia Rp500 miliar.
5. PT Wijaya Karya Rp4 triliun.
6. PT Pembangunan Perumahan Rp2,25 triliun.
7. Perum Perumnas Rp250 miliar.
8. PT Kereta Api Indonesia Rp1 triliun.
9. PT Krakatau Steel Rp1,5 triliun.
10. PT PLN Rp10 triliun.
11. PT Askrindo Rp500 miliar.
12. PT Jamkrindo Rp500 miliar.
13. PT Jasa Marga Rp1,25 triliun.
14. PT Pertani Rp500 miliar.
Sementara untuk PMN non-tunai terdiri dari:
1. PT Perinus Rp29,4 miliar.
2. PT RNI Rp692,53 miliar.
3. PT Pelni Rp564,81 miliar.
4. Perum Perumnas Rp235,41 miliar.
5. PT Krakatau Steel Rp956,49 miliar.
6. PT PLN Rp13,56 triliun.
7. PT Amarta Karya Rp32,15 miliar.
8. PTPN I Rp25,05 miliar.
9. PTPN VIII Rp32,77 miliar.
Namun, Teguh menambahkan pendanaan PMN ini tidak serta merta diberikan karena perusahaan BUMN. Sebab, Komisi VI DPR-RI dapat menyetujui sebagian usul PMN pada BUMN dala APBN-P 2016 dengan catatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
