Misbakhun pun akan menjawab keberatan lembaga Apindo terkait iuran perumahan bagi karyawan. Ia memahami keberatan itu dan berjanji akan mengajak Apindo untuk membicarakannya.
Demikian disampaikan Misbakhun, saat berbicara dalam Seminar Housing Editors Club "Membedah RUU Tapera: Antara Peluang Sektor Perumahan Memperoleh Dana Murah vs Peran Manajer Investasi", di Mercantile Athletic Club, Gedung WTC I, seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (2/2/2016).
"Tapi yang mau saya tegaskan, harus ada solusi soal penyediaan rumah murah bagi rakyat. Tugas utama negara menyediakan itu harus dijalankan. Itu harus kita sepakati dulu," tegasnya.
Dia menambahkan, ada beberapa mekanisme yang bisa diusulkan sehingga pengusaha tak keberatan membayar iuran perumahan karyawan itu. Misalnya, insentif perpajakan dan atau perbaikan poin kredit sehingga akses kredit bunga murah lebih mudah bagi pengusaha yang membayar iuran perumahan karyawan dengan baik.
Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Maurin Sitorus menambahkan, nantinya BP Tapera tidak dapat dipailitkan. Dengan demikian peserta akan benar-benar aman.
"Ini menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin. RUU ini akan memastikan akses keuangan terkait isu kepemilikan rumah," tambah dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
