"Menurut saya sangat adil jika ganjil-genap dilakukan pengecualian juga untuk taksi online, karena kami mengacu kepada mitra pengemudinya," kata Ridzki, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2019.
Ridzki mengklaim taksi online kini telah diakui sebagai transportasi publik. Selain mendukung kegiatan perekonomian, taksi online juga ikut mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Jika taksi online dikenai kebijakan ganjil-genap, dikhawatirkan akan memengaruhi pendapatan mitra pengemudi.
"Taksi online dalam operasionalnya bisa melayani antara 10-20 perjalanan sehari," imbuhnya.
Untuk itu, Ridzki menilai, kebijakan perluasan ganjil-genap terhadap taksi online akan berpotensi menggerus pendapatan mitra pengemudi. "Kita tidak mau ada dampak massal terhadap penurunan pendapatan," ujarnya.
Atas alasan-alasan tersebut itu lah, Ridzki mendukung agar taksi online dikecualikan dari perluasan kebijakan tersebut. "Ujung-ujungnya adalah memudahkan masyarakat juga serta membantu kestabilan ekonomi bagi para pengemudi taksi online," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap taksi daring diperbolehkan masuk kawasan ganjil-genap karena dianggap sudah termasuk angkutan umum. Sementara itu, dalam Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 terkait perluasan ganjil-genap, taksi daring tidak termasuk sebagai angkutan umum yang tidak terkena imbas pemberlakuan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
