"Pada 2015 kita memproses 5.242 kasus klaim JHT dan 90 persen karena pemutusan hubungan kerja," kata Kepala Bidang Pelayanan Rahmatul Hidayati, Kamis (11/2/2016).
Menurut Rahmatul, klaim JHT akibat PHK tersebut terdiri dari pekerja memasuki masa pensiun, mengundurkan diri, habis kontrak, meninggalkan Indonesia, serta lain sebagainya. Namun, bagi pekerja dengan kasus PHK sepihak dari perusahaan, BPJS Ketenagakerjaan hanya melayani proses pencairan klaim JHT jika sudah melalui penetapan pengadilan hubungan industrial.
"Manfaat JHT juga diklaim peserta yang mengalami cacat total tetap, meninggal dunia. Ada juga pencairan dana 10 persen untuk persiapan hari tua serta uang muka perumahan 30 persen," jelas Rahmatul.
Khusus pencairan 10 persen JHT untuk dana hari tua dan 30 persen uang muka perumahan, BPJS Ketenagakerjaan mensyaratkan khusus hanya pekerja yang sudah bekerja minimal 10 tahun.
Pada 2015, BPJS Ketenagakerjaan juga melayani klaim jaminan kecelakaan kerja sebanyak 163 kasus dengan Rp2,47 miliar dan jaminan kematian 164 kasus senilai Rp1,93 miliar.
Kepala Bidang Pemasaran BPJS TK Dumai menambahkan, saat ini jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Dumai tercatat sebanyak 33.392 peserta, yang bekerja di 1.533 perusahaan terdaftar. BPJS Ketenagakerjaan Dumai mendorong pengusaha dan pelaku usaha kecil menengah serta tenaga lepas di instansi pemerintah untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan agar terlindungi.
"Sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya BPJS Ketenagakerjaan ini terus kita lakukan dengan berbagai event dan kegiatan di seluruh lapisan masyarakat, perusahaan, dan instansi pemerintah," terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
