Ketua Pokja III Mirza Adityaswara mengatakan, dampak deregulasi bisa dilihat dari tujuan paket diterbitkan. Selain itu, untuk menganalisa dampak paket kebijakan maka diperlukan masukan dari pelaku usaha.
"Kalau kita lihat kerangka deregulasi ekonomi, memang bisa kita bagi ada yang memang terkait dengan mengembangkan ekonomi makro yang kondusif, ada yang terkait dengan menggerakkan ekonomi sektor riil," kata Mirza, di kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/6/2016).
Misalanya saja paket kebijakan mengenai layanan investasi tiga jam, pengurusan tax allowance, kemudahan investasi, kebijakan satu peta, peningkatan besaran Penanaman Modal Asing (PMA), dan pembenahan sektor logistik yang kesemua itu bertujuan untuk penguatan daya saing industri dalam negeri.
Dirinya menambahkan, dampak kebijakan ekonomi bisa dilihat dari bagaimana kebijakan pemerintah mampu melindungi masyrakat berpenghasilan rendah. Serta bagaimana paket kebijakan mampu menggerakkan ekonomi pedesaan terkait kebijakan ekonomi yang inklusif.
Untuk mendapatkan data keberhasilan implentasi paket ekonomi, pokja III melakukan survei dengan menerima masukan dari para anggotanya. Hal ini meliputi bagaimana paket kebijakan berjalan sesuai yang diharapkan, bagaimana implementasinya di lapangan, hingga apakah ada regulasi baru yang terbit usai deregulasi tersebut.
"Dan tentu ini harus dalam kerangka besar bagaimana kita mengembangkan ekonomi makro yang kondusif, menggerakkan ekonomi nasional melalui sektor riil, dan ekonomi yang inklusif," pungkasnya.
Selain Deputi Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara, pokja III ini berisi wakil ketua yaitu Ekonom Senior Raden Pardede. Sedangkan anggota pokja ini berisi berbagai pihak di luar pemerintahan seperti ekonom, analis, dan pelaku dunia usaha yang diwakili oleh asoisasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
