Program tersebut akan mengiringi pembangunan-pembangunan prioritas lainnya seperti jalan, jalan tol, jembatan bentang panjang, dan bendungan.
"Rumah merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk dapat berproduksi jadi akan tetap menjadi prioritas. Perbaikan irigasi kecil melalui program Padat Karya Tunai juga terus dilaksanakan agar dana yang bergulir di desa lebih banyak," ujar Basuki dikutip dari Antara, Minggu, 30 Desember 2018.
Di Indonesia, kebutuhan akan hunian masih tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentu pemerintah tidak bisa bergantung hanya pada APBN.
"Maka dari itu kami dorong sinergi dengan pihak swasta, para pengemban dan juga perbankan untuk turut serta menjalankan program ini," tuturnya.
Kementerian PUPR membangun rumah MBR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan seperti pembangunan rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya atau BSPS bagi MBR.
Setiap tahun Kementerian PU-Pera memperbaiki sekitar 160 ribu unit rumah tidak laik huni (RTLH) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Pada 2019, ditargetkan perbaikan dapat dilakukan terhadap 200 ribu unit RTLH yang ada di seluruh Indonesia.
Salah satu yang terbaru, program BSPS diberikan kepada masyarakat di Magelang, Jawa Tengah. Pemerintah memberikan bantuan terhadap 3.773 rumah di 21 desa. Setiap rumah, mendapatkan bantuan sebesar Rp15 juta untuk modal perbaikan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
