"Program yang kita siapkan akan didorong untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar hasil perikanan, dan stakeholder kelautan dan perikanan lainnya," kata Menteri Susi, dikutip dari Antara, Minggu, 23 Juni 2019.
Menteri Susi juga menyebut pihaknya terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja melalui program-program yang telah disiapkan. Salah satunya, ujar dia, adalah melalui reformasi tata kelola perikanan tangkap yang beberapa tahun ini terus digiatkan.
"Tata kelola perikanan tangkap memang yang paling sulit mengingat kita melakukan reformasi yang begitu besar," katanya.
Ia berpendapat bahwa tidak ada negara lain yang melakukan reformasi begitu besar di sebuah bidang tata kelola industri perikanan, utamanya perikanan tangkap, seperti yang dilakukan Indonesia.
Menurut Menteri Susi, KKP telah menyiapkan rencana kerja anggaran 2020 untuk pembangunan kelautan dan perikanan dengan sasaran utama pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan sebesar 7,9 persen, yang akan didukung dengan peningkatan produksi perikanan sebesar 26,43 juta ton, produksi garam 3 juta ton, Nilai Tukar Nelayan (NTN) 115.
Kemudian KKP juga menargetkan tingkat konsumsi ikan 56,39 kilogram per kapita, nilai ekspor hasil perikanan sebesar USD 5,98 miliar, dan jumlah kawasan konservasi perairan ditingkatkan menjadi 22,27 juta hektare. Untuk merealisasikan sasaran ini, KKP memperoleh pagu indikatif pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp6,472 triliun.
Sebagaimana diwartakan, Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menginginkan anggaran yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ke depannya dapat lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan nelayan dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
"Kami ingin anggaran lebih memenuhi kebutuhan nelayan," kata Hermanto dalam acara Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Selasa.
Sebelumnya, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menginginkan program pemerintah di sektor kelautan dan perikanan selanjutnya dapat benar-benar fokus untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan Nusantara di berbagai daerah.
"Arah pembangunan industri perikanan Indonesia harus berpihak kepada kesejahteraan nelayan," kata Ketua DPD HNSI Jawa Barat, Nandang Permana, dalam diskusi di Kantor Pusat HNSI, Jakarta, 21 Mei 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
