Namun, kekayaan tersebut tak diimbangi dengan penjagaan kekayaan ikan dari pemerintah. Pasalnya, hingga saat ini penangkapan ikan secara ilegal (ilegal fishing) masih menjadi musuh yang sulit untuk diberantas.
Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Saut Parulian Hutagalung, menuturkan bahwa pemberantasan illegal fishing harus menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah baru yang akan datang. Sebab, selama ini pemberantasan illegal fishing tersebut telah banyak diupayakan, tetapi masih saja terus terjadi.
"Praktek illegal fishing harus jadi musuh bersama dan jadi pekerjaan buat pemerintahan baru mendatang," ucap Saut, dalam Focus Group Discussion (FGD), di Gedung Menara Kadin Indonesia, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2014).
Menurutnya, perlu ada kesungguhan dan komitmen dari masing-masing pihak untuk memberantas penangkapan ikan ilegal tersebut. Jika tidak, pemerintah baru hanya akan mengulang sejarah yang dilakukan pemerintah saat ini.
"Harus ada kesungguhan dan komitmen bersama, karena kebijakan-kebijakan kita hasilnya masih begitu juga. Masih up and down. Ini harus menjadi perhatian ke depan, bagaimana bisa mengefektifkan kelautan ini," tutur Saut.
Kendati kebijakan yang dilakukan selama ini masih belum menunjukkan hasil yang signifikan, namun kebijakan tersebut tidak kurang dan semua punya tema masing-masing. Adapun yang terpenting, tambahnya, harus ada komitmen bersama untuk memberantas illegal fishing.
"Tanpa komitmen bersama, kemauan bersama kita hanya mengulang sejarah. Khusus illegal fishing ini butuh penanganan," pungkas Saut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
