Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Medcom/Suci.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Medcom/Suci.

Tiga Lokasi di Kalimantan Dibidik untuk Ibu Kota Baru

Ekonomi pemindahan ibukota
Medcom • 10 Agustus 2019 07:20
Jakarta: Pemerintah telah menetapkan pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Namun demikian penentuan lokasi detail hingga kini masih dirahasiakan.
 
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan terdapat tiga lokasi yang dipertimbangkan untuk menjadi Ibu Kota baru. Tiga lokasi tersebut yakni Bukit Soeharto di Kalimantan Timur serta Gunung Mas dan Kawasan Segitiga di Kalimanyan Tengah.
 
Ketiga lokasi itu merupakan hasil survei yang selama ini dilakukan pemerintah. Namun, diakui Bambang, nantinya keputusan mengenai lokasi akan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kita masih menunggu keputusan Presiden Joko Widodo mengenai lokasi definitif," kata Bambang dalam program PrimeTalk Metro TV, Jumat, 9 Agustus 2019.
 
Bambang mengatakan segala aspek dalam proses pemindahan Ibu Kota mulai dari skema pembiayaan, desain kelembagaan, landasan hukum, serta pengalaman dari negara lain juga sedang dikaji dan dijadikan pertimbangan oleh Jokowi.
 
Anggaran pemindahan Ibu Kota ditaksir mencapai Rp466 triliun. Namun Bambang menegaskan biaya pemindahan Ibu Kota tidak akan membebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dia bilang penggunaan dana APBN sekitar Rp93 triliun.
 
Bambang bilang pemerintah akan mengundang pihak swasta untuk memanfaatkan dan mengoptimalisasikan aset pemerintah baik yang di ibu kota baru maupun yang ada di Jakarta. Perhitungan awal dari pemanfaatan aset ini sebesar Rp150 triliun.
 
Dia mengatakan aset pemerintah yang ada di Jakarta nantinya tidak akan digunakan secara penuh apabila ibu kota telah pindah ke Kalimantan. Aset-aset tersebut bisa dikerjasamakan pemanfaatannya misalnya dengan sistem sewa pinjam pakai yang menghasilkan uang. Uang tersebut nantinya akan masuk sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
 
Tahap pertama dari proses pemindahan pusat pemerintah dari Jakarta akan di mulai setelah ada lokasi definitif yakni untuk membangun komplek pemerintahan. Diharapkan pada tahun 2024 pemerintah akan mulai memindahkan kantor eksekutif, legislatif, yudikatif hingga Aparatur Sipil Negara (ASN).
 
"Begitu lokasi ditentukan disitulah kita mulai berproses, kalo dengan DPR kemungkinan besar akhir tahun ini (2019) atau paling tidak 2020," tandas mantan Menteri Keuangan ini.(Irfan Adi Darmawan-Asda Mazhida)
 

(SCI)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif