Illustrasi. MI/Adam Dwi.
Illustrasi. MI/Adam Dwi.

Penyelenggara Umrah Rencana Tunda Keberangkatan Jemaah

Ekonomi haji dan umroh indonesia-arab saudi
Nia Deviyana • 03 Januari 2019 19:48
Jakarta: Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (Patuhi) berencana menunda keberangkatan umrah jemaah hingga pemerintah memberi solusi terkait hadirnya VFS TasHeel, perusahaan swasta yang ditunjuk Kedutaan Kerajaan Arab Saudi untuk melakukan perekaman biometrik sebagai syarat pengajuan visa calon jemaah haji.  Sejak 17 Desember 2018, Patuhi memperkirakan sebanyak 2.000 jemaah terlantar. Sementara perusahaan penyelenggara umrah ditaksir mengalami kerugian sebanyak Rp30 miliar. 

Penyebabnya karena VFS TasHeel hanya berada di kota-kota besar sehingga menyulitkan calon jemaah yang tinggal di pelosok. Belum lagi sejumlah kendala seperti sistem yang error dan jam pelayanan sudah tutup ketika calon jamaah yang tempat tinggalnya jauh tiba untuk mengurus data biometrik. Akibatnya, jemaah harus menunda keberangkatannya.

"Kalau melihat kerugian sekarang ini kita mungkin akan menghentikan pengiriman jemaah umrah sampai ada kepastian hukum. Karena kalau begini, ada ketidakpastian bagi penyelenggara. Kita sudah memesan tiket, hotel, sementara karena proses biometrik terkendala akibatnya kita mengalami kerugian," ujar Sekretaris Jenderal Patuhi Muharom Ahmad dalam diskusi di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Januari 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Muharom menambahkan calon jamaah yang sudah membayar biaya umrah kebanyakan tidak mau tahu dengan kerugian yang dialami perusahaan penyelenggara umrah.  "Mereka (calon jemaah) merasa sudah bayar, enggak mau tahu. Kalau tidak diberangkatkan, mereka minta uang kembali. Sementara penyelenggara sudah booking tiket pesawat dan hotel sebelumnya, itu belum tentu bisa dikembalikan," tambah dia.

Muharom juga menyebut VFS TasHeel sebagai perusahaan ilegal karena tidak mengantongi izin dari Kementerian Agama. 

"VFS TasHeel ini sebenarnya ilegal karena berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2008, yang menyelenggarakan proses haji dan umrah itu harus mendapat izin dari Kementerian Agama, dan VFS ini tidak mengantongi izin itu," cetus dia.

Selain ilegal, Patuhi juga menyebut VFS TasHeel tidak profesional. Muharom menjelaskan untuk melakukan perekaman biometrik di VFS TasHeel calon jamaah umrah dikenakan biaya sebesar USD7 hingga USD8, yang mana data biometrik akan berlaku selama enam bulan. Namun, calon jamaah masih harus melakukan perekaman biometrik ulang di Imigrasi Bandara Arab Saudi. 

"Kalau begitu fungsi perekaman di kantor VFS TasHeel itu apa? Itu yang kami pertanyakan," cetus dia.

Patuhi berharap pemerintah Arab Saudi mempertimbangkan kembali persyaratan memperoleh visa dengan melalui perekaman biometrik via VFS TasHeel. 

"Pertama, karena kami melihat VFS TasHeel tidak siap dalam memberikan pelayanan. Dan yang paling pasti banyak jemaah yang harus pontang-panting menuju kantor VFS TasHeel. Tiga hari harus menempuh perjalanan, banyak yang sakit menjelang berangkat," kata Ketua Harian Patuhi Artha Hanif, pada kesempatan yang sama.



(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi