Hal ini penting, mengingat peran daerah dalam pencapaian target investasi sangat diperlukan. Seperti diketahui, target investasi sepanjang 2015-2019 dipatok sebesar Rp3.500 triliun.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Franky Sibrani mengatakan, satuan kerja perangkat daerah bidang penanaman modal bersama pemerintah akan terus berupaya memperbaiki birokrasi dan perizinan investasi yang selama ini sering dikeluhkan. Bekerja sama dengan kementerian lain untuk mewujudkan PTSP Pusat.
"PTSP ini merupakan arahan langsung dari Presiden Jokowi demi terwujudnya pelayanan yang cepat, sederhana, transparan, dan terintergasi," tutur dia di Jakarta, Senin (23/2/2015).
Berdasarkan data BKPM, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, ada 459 yang sudah membentuk PTSP dan 68 daerah yang belum membentuknya. Sementara untuk provinsi, 34 provinsi sudah membentuk PTSP. Dari jumlah tersebut, ada 339 daerah provinsi dan kabupaten yang sudah terintegrasi dengan SPIPISE, sistem perizinan investasi secara online yang dimiliki BKPM.
Terkait integrasi itu, kata dia, sepanjang 2015 ini, pihaknya tidak hanya memfokuskan PTSP Pusat tetapi juga di tingkat satu dan ditingkat dua daerah. BKPM menargetkan adanya integrasi di 144 PTSP Daerah yang terdiri dari 24 provinsi, 94 kabupaten, 20 kota, lima Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan satu Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB).
"Sementara untuk tahun 2016, BKPM menargetkan seluruh PTSP provinsi dan kabupaten sudah terintegrasi dengan PTSP Pusat," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
